Hanya Kejar Kekuasaan

Fenomena Politikus Lompat Parpol Tak Sehat untuk Demokrasi

Senin, 28 Januari 2013 http://cetak.kompas.com/read/2013/01/28/02251850/hanya.kejar.kekuasaan

Jakarta, Kompas - Perpindahan politikus ke partai lain yang belakangan ini marak terjadi merupakan fenomena yang lumrah menjelang pemilihan umum. Namun, perpindahan itu dinilai lebih menonjolkan kepentingan pragmatis, terutama memburu peluang dan mengejar kekuasaan.

Perpindahan atau dikenal dengan istilah lompat pagar itu kecil sekali dengan alasan idealis, karena tidak ada perbedaan ideologi yang mencolok antarpartai.

”Faksionalisme basisnya pragmatis, tidak ada hubungannya dengan perbedaan ideologi. Mereka yang kalah dalam pertarungan otomatis kehilangan sumber daya sehingga memutuskan keluar dan berpindah parpol atau membuat parpol baru,” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, Minggu (27/1).

”Lompat partai tidak dimaknai sebagai pengkhianatan pada ideologi, tetapi hanya urusan kepentingan dan peluang,” ujar Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat di Jakarta, Sabtu (26/1).

Perpindahan politikus ke partai politik (parpol) lain, ujar Ari, biasanya berawal dari perpecahan internal parpol. Perpecahan terjadi lantaran para pengurus tidak mampu mengelola faksionalisme internal parpol. Perpecahan berujung pada keluarnya faksi yang tidak puas untuk kemudian berpindah parpol atau membentuk parpol baru.

Tren perpindahan politikus ke parpol lain atau membentuk parpol baru mulai muncul sejak awal reformasi. Politikus berpindah parpol, kata Ari, bukan karena perbedaan ideologi, melainkan karena gagal memperebutkan posisi atau jabatan strategis dalam parpol.

Maka, pindah parpol atau membuat parpol baru menjadi pilihan paling rasional. Sebab, kemungkinan besar, mereka akan kembali mendapatkan posisi atau jabatan strategis dalam parpol baru. Akses politikus untuk memperoleh kekuasaan kembali terbuka setelah pindah parpol.

Tidak sehat

Fenomena politikus lompat parpol itu, menurut Ari, tidak sehat untuk demokrasi. Politikus seharusnya mendorong demokratisasi dengan membenahi persoalan di internal parpol. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit politikus yang memilih lompat parpol untuk menyelamatkan akses kekuasaan yang dimiliki.

Partai Golkar termasuk yang kadernya hengkang ke partai lain. Hal itu, kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Ade Komarudin, bukan merupakan ancaman. Partai Golkar sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Menurut Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, partainya terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo.

Belakangan ini, meskipun diwarnai pengunduran diri sejumlah pengurusnya, Partai Nasdem juga menjadi tempat politikus pindah. Komaruddin melihat partai itu berpeluang menjadi partai alternatif ketika mampu menawarkan restorasi dan benar-benar menjadi partai rasional, demokratis, dan terbuka. (NTA/INA/FER)