Reformasi Birokrasi. Indonesia Kerja Sama dan Belajar dari Korea Selatan

REFORMASI BIROKRASI

SABTU, 6 JULI 2013 http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000000970948

Jakarta, Kompas Pemerintah berupaya mempercepat proses reformasi birokrasi. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan Korea Selatan yang dipandang berhasil melakukan perubahan tata kelola pemerintahan dalam 30 tahun terakhir. Indonesia akan belajar dari Korsel dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta membangun pemerintahan yang akuntabel melalui electronic governmentatau e-govt.

Nota kesepahaman kerja sama reformasi birokrasi itu ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, serta Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korsel Yoo Jeong-bok, Kamis (4/7), di Kantor Wakil Presiden.

Penandatanganan disaksikan Wapres Boediono. Turut hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Duta Besar Korsel Kim Young-sun.

Reformasi birokrasi dan pengembangan teknologi, menurut Yoo, mutlak harus dijalankan. Korsel saat ini telah menjadi produsen utama teknologi informasi dan komunikasi di dunia.

”Selain kepemimpinan dan hasrat masyarakat, kesadaran PNS (pegawai negeri sipil) sangat diperlukan. Semua PNS di Indonesia harus menyadari betul pentingnya menjalankan reformasi birokrasi dan harus transparan kepada masyarakatnya sendiri. PNS harus membuka dirinya dan menjadi lebih aktif. Yang paling penting, kita harus sadari betul, kita bekerja untuk masyarakat,” ujar Yoo.

Di sisi lain, Yoo juga mengapresiasi kemajuan ekonomi yang dicapai Indonesia. Jika kemajuan ekonomi itu sejalan dengan upaya sungguh-sungguh reformasi, peningkatan ekonomi Indonesia dapat lebih maju lagi.

Korsel dipilih menjadi tempat pembelajaran reformasi birokrasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi karena keberhasilannya menempati peringkat pertama dari 192 negara anggota PBB dalam hal indeks pembangunan e-govt dan indeks partisipasi elektronik tahun 2010 dan 2012. Selain itu, Korsel juga tercatat memiliki indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terbaik dari 155 negara di dunia yang disurvei.

Wapres berpandangan, reformasi birokrasi memang salah satu kunci sekaligus prasyarat kemajuan bangsa. Mengacu pada pengalaman keberhasilan di Korsel, penggunaan teknologi ternyata menjadi instrumen yang cukup ampuh untuk melakukan perubahan. (WHY)