Kawal Nelayan di Perairan Perbatasan

KEDAULATAN

Selasa, 26 Februari 2013 http://cetak.kompas.com/read/2013/02/26/02024044/kawal.nelayan.di.perairan.perbatasan

Jakarta, Kompas - Karena sengketa perbatasan laut belum selesai, kapal patroli instansi pemerintah dapat mengawal nelayan Indonesia yang melaut. Kepala Dinas Hidro Oseanografi TNI AL Laksamana Pertama Aan Kurnia mengatakan, langkah tersebut ditempuh sejumlah negara untuk menegaskan komitmen mengelola wilayah laut yang dipercayai bagian dari hak negara.

Menurut Aan yang berbicara dalam seminar ”Sosialisasi Batas Maritim RI dengan Negara Tetangga” di Jakarta, Senin (25/2), dengan aktif hadir di wilayah sengketa, sebuah negara menunjukkan komitmen atas kedaulatan. Langkah serupa dilakukan Malaysia di Pulau Sipadan-Ligitan dan perairannya semasa sengketa dengan Indonesia.

Dia mengakui, kapal nelayan Indonesia sering ditangkap aparat Malaysia karena penyelesaian persoalan klaim batas wilayah belum selesai. Pihak Malaysia dan Indonesia saling berpegang pada klaim unilateral (sepihak). Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara. Batas maritim Indonesia mencakup laut wilayah, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan batas landas kontinen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Linggawaty Hakim mengatakan, dengan Malaysia masih ada lima segmen perbatasan laut yang belum selesai.

”Kita berunding sejak 2005 dan sudah memasuki 24 putaran. Akhir bulan ini, delegasi Malaysia akan ke Jakarta. Mudah-mudahan sebelum 2014 sudah ada segmen perbatasan laut RI-Malaysia yang disepakati, seperti di Laut Sulawesi, yakni kawasan Ambalat dan lain-lain,” ujar Linggawaty.

Kerja sama

Sementara itu, untuk memajukan daerah tertinggal dan perbatasan, PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Pertamina bekerja sama dengan TNI AD dalam Program Karya Bhakti. TNI AD diharapkan menyokong program dengan mengerahkan personel. Kerja sama dilakukan di Mabes TNI AD, Jakarta, kemarin.

Direktur Utama BRI Sofyan Basir mengatakan, BRI telah menghadirkan 9.000 unit kerja BRI di pelosok Indonesia.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo menuturkan, program ini memajukan masyarakat Indonesia dan menciptakan masyarakat berkualitas. ”Kalau menyayangi masyarakat, kita akan dijaga masyarakat,” ujar Pramono. (ONG/K11)